Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal ruang digital dalam mendukung Pilkada serentak 2024.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Budi Arie menyampaikan narasi Pilkada Damai 2024 yang menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam menegakkan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Keterlibatan generasi muda tidak hanya sebatas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran akan isu-isu strategis yang berkaitan dengan masa depan negara.
Langkah-langkah komunikasi publik yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo mencakup amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa dalam menyajikan informasi positif seputar Pilkada.
Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi isu-isu seperti polarisasi politik dan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang rentan terjadi di dunia digital.
Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga gencar mengantisipasi penyebaran hoaks terkait Pilkada.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti identifikasi dan klarifikasi terhadap ratusan isu hoaks terkait Pemilu, serta pengambilan tindakan untuk menangani konten-konten hoaks.
Hal ini penting mengingat potensi penyebaran hoaks dapat meningkat secara eksponensial menjelang dan saat Pilkada serentak 2024.
Budi Arie juga menyebutkan kerja sama yang erat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan monitoring ruang digital, termasuk penanganan isu hoaks, analisis percakapan online, dan verifikasi akun media sosial.
Sinergi ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi dalam Pilkada 2024.
Di samping itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan menyediakan infrastruktur seperti Palapa Ring, BTS 4G, dan satelit.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas akses internet yang memadai di seluruh wilayah, termasuk di tempat-tempat pemungutan suara.
Selain upaya dari pihak Kementerian Kominfo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah seperti Kabupaten Sumbawa juga mengambil langkah strategis dalam memastikan Pilkada berjalan damai tanpa hoaks.
Mereka menjalin kerja sama dengan pegiat media sosial, aktivis organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta wartawan dalam mensosialisasikan nilai-nilai pengawasan dan menjaga kondusivitas selama proses Pilkada.
Upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu ini sangat penting mengingat potensi penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu integritas dan keamanan proses Pilkada.
Bawaslu juga menekankan pentingnya menjauhkan isu-isu SARA dalam kompetisi politik, sehingga Pilkada dapat berlangsung dengan fokus pada program dan gagasan pembangunan.
Sementara itu di sejumlah provinsi, seperti di Maluku, elite politik di juga memberikan komitmen untuk menyambut Pilkada dengan damai dan tanpa memanfaatkan isu-isu SARA.
Kepolisian Daerah Maluku menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan persaudaraan dalam kompetisi politik.
Semua pihak, terutama calon dan tim suksesnya, untuk menghindari politik adu domba dan fokus pada penyusunan program serta adu gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Jelang Pilkada 2024, partisipasi dan peran aktif seluruh elemen masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan Pilkada yang sehat, aman, dan bermartabat.
Semua pihak juga perlu berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas proses Pilkada, dengan mengedepankan dialog, kerja sama, dan partisipasi aktif.
Menciptakan Pilkada yang beradab, bertanggung jawab, dan menghormati perbedaan.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menjelaskan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini produksi hoaks di media sosial semakin hari dirasa semakin meningkat.
"Meski hoaks ini kerap diperbincangkan di seluruh lapisan masyarakat, namun, tak pernah ada yang mengungkap darimana dan siapa yang memproduksi kabar bohong tersebut selama ini," jelas Dedi usai kegiatan diskusi politik peluang pilkada di Kota Cimahi dan Kota Bandung, Rabu 29 Mei 2024 di Dipatiukur Bandung.
Ditambahkannya, masifnya penyebaran hoaks yang terjadi saat ini, mau tidak mau memaksa kita semua untuk turut andil dalam melakukan sosialisasi gerakan anti hoaks.
"Langkah pemerintah melalui Kemenkominfo bersama Polri patut kita apresiasi. Berbagai langkah pencegahan dilakukan dalam mengantisipasi beredarnya hoaks saat pilkada serentak 2024 nanti di masyarakat. Termasuk para parpol peserta pemilu yang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar, serta membiasakan untuk memverifikasi setiap informasi yang ada," paparnya.
0 Komentar